Dewan Pengawas Daerah Provinsi Bengkulu DPD G-BRAN, menyampaikan bahwa acara pada malam ini adalah sebagai temu kangen, antara pengurus DPD G-BRAN Provinsi Bengkulu, sebagai bentuk wujud kepedulian kita kepada semua pengurus, dengan harapan G-BRAN Provinsi Bengkulu semakin solid,kata Mufli selaku Dewan Pengawas atau mesin penggerak organisasi G-BRAN Provinsi Bengkulu

Sementara ketua DPD G-BRAN Provinsi Bengkulu Drs,M.Taufik Mantan , MSI, menyampaikan arahannya pada acara temu kangen, bahwa organisasi G-BRAN ini dapat dikenal oleh masyarakat akar rumput,kita masih menunggu finalisasi SK DPP, demikian kata Pak Taufik lebih dikenal dengan pak Mantan( redaksi Elche info com)

Mukomuko – Elche info com & ElJe Berita Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pro Garda Indonesia Bersatu (PROGIB) Bengkulu menyoroti kabar dirumahkannya sebanyak 902 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Para honorer tersebut sebelumnya disebut-sebut dijanjikan akan dialihkan statusnya melalui skema outsourcing, namun hingga kini kejelasan nasib mereka belum juga terlihat.

Ketua DPW PROGIB Bengkulu, Nurul Huda Muktar, menilai pemerintah daerah tidak transparan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia bahkan mengungkap adanya informasi bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diduga telah mulai melakukan rekrutmen tenaga outsourcing secara diam-diam.

“Ini persoalan serius. Di satu sisi 902 honorer dirumahkan dengan janji outsourcing, tapi di sisi lain muncul kabar OPD sudah mulai merekrut tenaga baru secara tertutup. Ini menimbulkan kecurigaan dan keresahan,” tegas Nurul Huda Muktar, Selasa .

Menurutnya, jika benar terjadi rekrutmen tanpa mekanisme terbuka dan tanpa memprioritaskan honorer yang telah lama mengabdi, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Pemerintah Kabupaten Mukomuko harus jujur dan terbuka ke publik. Jangan sampai honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi justru tersingkir, sementara tenaga baru masuk lewat jalur yang tidak jelas,” ujarnya.

DPW PROGIB Bengkulu mendesak Pemkab Mukomuko untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait skema outsourcing yang dijanjikan, termasuk mekanisme perekrutan, perusahaan penyedia jasa, serta jaminan bagi ratusan honorer yang telah dirumahkan.

“Jika tidak ada kejelasan, kami mendorong DPRD dan aparat pengawas untuk turun tangan mengusut persoalan ini agar tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat,” tutup Nurul Huda.

Dalam sejarah politik Indonesia, anak muda sering kali menjadi motor penggerak. Pergerakan mahasiswa pada era 1966 maupun reformasi 1998 menjadi bukti bahwa keberanian generasi muda mampu mendorong lahirnya perubahan besar. Semangat kritis dan idealisme yang mereka bawa sering kali menjadi koreksi terhadap praktik politik yang menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi generasi muda bukan hal baru, tetapi sudah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa.

Saat ini, tantangan politik jauh berbeda dibanding masa lalu. Era digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru. Media sosial memungkinkan generasi muda menyuarakan aspirasi mereka secara lebih cepat dan luas. Diskusi politik, kampanye, hingga kritik terhadap kebijakan dapat dilakukan hanya dengan satu klik. Namun, di sisi lain, banjir informasi juga memunculkan risiko disinformasi dan polarisasi. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kunci penting agar generasi muda mampu memilah informasi secara bijak.

Peran generasi muda juga semakin nyata dalam dunia politik praktis. Banyak politisi muda yang mulai terjun ke ranah legislatif maupun eksekutif. Kehadiran mereka membawa harapan baru akan munculnya gaya kepemimpinan yang lebih segar, transparan, dan inovatif. Meski demikian, tantangan tidak kecil karena politik masih sarat dengan budaya lama seperti pragmatisme, patronase, dan politik uang. Anak muda yang masuk ke dunia politik dituntut untuk tetap menjaga integritas agar tidak terjebak pada pola yang sama.

Selain melalui jalur formal, generasi muda juga bisa berperan melalui berbagai gerakan sosial dan komunitas. Mereka dapat mengawal isu lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak asasi manusia. Partisipasi semacam ini memberi warna baru bagi demokrasi Indonesia, karena politik tidak hanya sebatas perebutan kekuasaan, tetapi juga perjuangan untuk kesejahteraan bersama.

Keterlibatan anak muda dalam politik bukan hanya tanggung jawab mereka sendiri, tetapi juga membutuhkan dukungan. Pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi generasi muda untuk terlibat. Pendidikan politik sejak dini juga sangat penting, agar mereka memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta mampu menghindari jebakan politik praktis yang merugikan.

Ke depan, masa depan demokrasi Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana generasi muda mengambil peran. Dengan semangat idealisme, kreativitas, serta penguasaan teknologi, mereka berpotensi besar membawa politik ke arah yang lebih sehat dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Jika generasi muda dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki sistem politik yang lebih transparan, inklusif, dan berorientasi pada masa depan.